Rapat Akbar Sepakbola Nasional, Hanya Menumpuk Masalah?

Rapat Akbar Sepakbola Nasional (RASN) direncanakan akan digelar di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2011 nanti. RASN ini diprakarsai oleh forum yang mengatasnamakan Forum Pengprov PSSI dan mendapat dukungan dari anggota EXCO PSSI diantaranya La Nyalla Mattalitti (Ketua Pengprov Jawa Timur) dan Toni Apriliani (Ketua Pengprov Jawa Barat). Meskipun agenda masih simpang siur, FPP mengklaim RASN akan dihadiri setidaknya oleh 29 perwakilan Pengprov PSSI dan diharapkan dihadiri oleh 580 anggota PSSI.

Meski mengaku mendapat dukungan dari 29 Pengprov PSSI, nyatanya hanya ada empat (4) perwakilan Pengprov yang hadir dalam Forum Pengprov yang diselenggarakan di Hotel Borobudur 14 Desember 2011 lalu yaitu dari dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Maluku Utara dan DKI Jakarta. Selain itu keberadaan perwakilan Pengprov FPP inipun juga patut dipertanyakan setelah Ketua PSSI Sumatera Utara (Sumut) dan Ketua PSSI Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan tidak pernah memberi mandat kepada anggotanya dalam pertemuan dengan Sekjen PSSI Tri Goestoro dan beberapa utusan yang mengklaim diri dari Pengprov PSSI Se-Indonesia, di Sekertariat PSSI, Senayan, Jakarta, 23 November 2011. Bahkan Edy Anthony Wendry yang mengklaim sebagai wakil Pengprov Sumut ternyata tidak lagi masuk dalam jajaran pengurus baru periode 2011-2014. Belum lagi ada isu yang beredar adanya rumor bagi-bagi uang dalam RASN tersebut, wajar saja isu ini muncul karena RASN bukanlah agenda resmi PSSI jadi tidak dibenarkan apabila menggunakan uang kas Pengprov untuk menghadiri acara tersebut.

Di luar kontroversi diatas dan jadi atau tidaknya RASN, wacana diadakannya RASN ini patut diapresiasi, dengan catatan para penggagas dan pesertanya betul-betul tulus datang dan berdiskusi demi kemajuan sepakbola Indonesia. Semoga harapan ini tidak akan sia-sia belaka melihat wacana agenda yang beredar bahwa muara dari pertemuan ini adalah untuk membentuk PSSI tandingan dengan nama Komite Penyelamatan PSSI yang dipimpin secara presidium oleh beberapa perwakilan anggota. Bahkan kalau pun RASN ini adalah upaya untuk mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) patut dipertanyakan mengapa isu utama dari masalah kompetisi dibelokkan menjadi isu pergantian pengurus.

Membentuk PSSI tandingan jelas tidak tidak dibenarkan dalam Statuta PSSI, AFC maupun FIFA. Ketika FPP berdalih bahwa RASN ini adalah wujud dari keprihatinan terhadap kinerja kepengurusan PSSI yang dianggap telah melanggar Statuta dan keputusan Kongres Bali 2011, sungguh lucu apabila mereka melanggar sendiri idealisme mereka untuk menegakkan Statuta.

Sedangkan KLB sendiri diperbolehkan dan sesuai dengan Statuta PSSI. Namun mekanismenya jelas seperti yang tertuang dalam Statuta PSSI yaitu diminta oleh Komite Eksekutif (EXCO) atau 2/3 (dua per tiga) anggota PSSI secara tertulis dan mencantumkan agenda yang jelas. Apabila kedua syarat tersebut dipenuhi maka KLB harus diselenggarakan paling lama 3 bulan setelah permintaan dan apabila KLB ini belum diselenggarakan barulah anggota boleh membuat kongres sendiri dan atau meminta bantuan FIFA.

Isu Utama Tak Tersentuh

KLB sendiri tidak melulu harus mengagendakan pergantian pengurus. Apabila anggota merasa ada kesalahan atau kebijakan yang tidak tepat dari PSSI, maka anggota berhak meminta KLB. Selama ini isu utama adalah carut marutnya kompetisi sepakbola Indonesia yang tercermin dengan adanya dualisme kompetisi. Solusinya tentu saja adalah menggelar KLB dengan agenda membahas mengenai kompetisi sepakbola Indonesia.

Isu utama ini malah luput dari perhatian para penggagas RASN. Belum lagi isu pengelolaan sepakbola yang kredibel, transparan dan akuntabel yang belum juga dilaksanakan oleh PT. Liga Indonesia (sebagai penyelenggara kompetisi terdahulu) dan kepengurusan PSSI sebelumnya. Isu ini penting demi kemajuan sepakbola Indonesia, namun sekali lagi malah tidak tersentuh dalam wacana pembentukan RASN malahan wacananya berbelok untuk mengganti kepengurusan PSSI saat ini dan membentuk PSSI tandingan.

Melencengnya wacana pembentukan RASN dari isu utama tersebut jelas menimbulkan tanda tanya besar, apakah memang tujuan utama RASN ini adalah demi kemajuan sepakbola Indonesia, atau hanya sekedar untuk mengambil alih kekuasaan. Sungguh disayangkan apabila penggagas dan peserta RASN yang rasanya mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi tentang sepakbola Indonesia berpikir instan dan memasang kacamata kuda bahwa solusi bagi sepakbola Indonesia saat ini hanya sekedar mengganti kepengurusan.

Pergantian Kepengurusan Bukan Solusi

Selama ini para penggagas RASN selalu berbicara di media bahwa kepengurusan PSSI saat ini sudah melanggar Statuta dan keputusan Kongres Bali 2011. Namun tidak ada yang pernah bicara gamblang pasal Statuta yang mana yang dilanggar dan kalau melanggar keputusan Kongres Bali 2011, keputusan mana yang dilanggar. Sebagai catatan, penulis pernah mendapat gambar SK PSSI tentang Kongres Bali Januari 2011, namun ada kejanggalan disitu dimana di atas tanda tangan Sekretaris dan Ketua Umum PSSI masih tertulis Kongres tahun 2010.

Anggaplah SK Kongres Tahunan PSSI 2011 itu benar adanya, namun keputusannya sebenarnya tidak mengikat. Keputusan yang ada berdasar asumsi yang terjadi pada saat pelaksanaan kongres. Di dalam SK Kongres Tahunan PSSI 2011 yang pernah dibaca penulis, terdapat keputusan dimana kompetisi tertinggi di Indonesia diikuti 18 klub, dan Divisi Utama diikuti oleh 44 klub dan dibagi dalam 4 (empat) wilayah. Nyatanya Divisi Utama PT. Liga Indonesia yang dianggap representasi dari keputusan Kongres Tahunan PSSI 2011 hanya diikuti oleh 22 klub. Hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya keputusan Kongres Tahunan PSSI 2011 tidak mengikat atau PT. Liga Indonesia yang dianggap representasi dari hasil keputusan hasil Kongres Tahunan PSSI 2011 juga telah melanggar keputusan kongres tersebut?

Mari kita berandai-andai pula bahwa RASN berjalan dan membentuk kepengurusan PSSI baru. Apakah permasalahan sepakbola Indonesia selesai, ternyata tidak. Kita hitung saja, KLB diadakan 3 bulan sejak pelaksanaan RASN, artinya akan terjadi KLB pada Maret 2012. Lalu dalam KLB memutuskan pergantian pengurus maka akan diadakan KLB lanjutan tentang pemilihan kepengurusan baru yang sebelumnya akan didahului dengan pembentukan Komite Pemilihan, hitung saja akan berjalan selama dua bulan, dan Pemilihan akan terjadi pada Mei 2012. Masalah sepakbola Indonesia bukan hanya sampai disitu, kepengurusan baru nanti harus bisa mengakomodir klub-klub yang sekarang berada di IPL sebagai liga resmi PSSI kalau tetap ingin menggunakan format Liga Super, belum lagi soal dualisme klub-klub yang ada saat ini. Bisa jadi selama setahun sepakbola Indonesia hanya akan berkutat pada kepengurusan dan tidak ada perkembangan sama sekali dari sekarang. Bahkan belum tentu juga dalam setahun tersebut masalah organisasi sepakbola Indonesia dapat selesai.

Mari berpikir jernih dan menyatukan tekad untuk secara tulus memperbaiki sepakbola Indonesia. Pergantian pengurus tidak menjamin terciptanya iklim sepakbola Indonesia yang kondusif. Mari kita kembali pada isu utama yaitu pondasi sepakbola Indonesia yang kredibel, transparan dan akuntabel. Untuk itu penulis mempunyai pandangan dan ide untuk memperbaiki sepakbola Indonesia, yaitu ;

1. Dorong kepengurusan lama dan PT. Liga Indonesia untuk melakukan dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban beserta laporan keuangan. Kalau perlu lakukan audit ulang supaya dasar kebijakan dari kepengurusan PSSI sekarang maupun nanti menjadi jelas.

2. Wujudkan kepastian hukum dari PT. Liga Indonesia yang selama ini menjadi sengketa, seandainya dianggap perlu bisa diselesaikan lewat peradilan perdata.

3. Kepada kepengurusan PSSI saat ini untuk mengagendakan pertemuan antar klub untuk membahas mengenai kompetisi sepakbola Indonesia setelah adanya kepastian hukum PT. Liga Indonesia, apapun hasilnya. Penggagas dan peserta RASN dapat meminta perjanjian/kontrak terhadap kepengurusan PSSI saat ini untuk secepatnya mengagendakan pertemuan membahas kompetisi Indonesia sekaligus meminta perjanjian/kontrak diadakan KLB dengan agenda pembenahan kompetisi sepakbola Indonesia apabila pertemuan antar klub tidak segera dilaksanakan setelah adanya kepastian hukum terkait sengketa PT. Liga Indonesia.

Rasanya itulah solusi bagi sepakbola Indonesia saat ini. Semoga saja ada kearifan dari penggagas dan peserta RASN nanti dan juga kepengurusan PSSI saat ini untuk lebih mengutamakan kepentingan sepakbola Indonesia, daripada sekedar mencari kekuasaan.
Majulah sepakbola Indonesia!

sumber : http://www.bicarabola.com/2011/12/16/rapat-akbar-sepakbola-nasional-hanya-menumpuk-masalah/

This entry was posted in Soccer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s