Olahraga Sepak bola

Olahraga Basket | Olahraga Bulu tangkis | Olahraga Sepak Bola

Rapat Akbar Sepakbola Nasional, Hanya Menumpuk Masalah?

Rapat Akbar Sepakbola Nasional (RASN) direncanakan akan digelar di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2011 nanti. RASN ini diprakarsai oleh forum yang mengatasnamakan Forum Pengprov PSSI dan mendapat dukungan dari anggota EXCO PSSI diantaranya La Nyalla Mattalitti (Ketua Pengprov Jawa Timur) dan Toni Apriliani (Ketua Pengprov Jawa Barat). Meskipun agenda masih simpang siur, FPP mengklaim RASN akan dihadiri setidaknya oleh 29 perwakilan Pengprov PSSI dan diharapkan dihadiri oleh 580 anggota PSSI.

Meski mengaku mendapat dukungan dari 29 Pengprov PSSI, nyatanya hanya ada empat (4) perwakilan Pengprov yang hadir dalam Forum Pengprov yang diselenggarakan di Hotel Borobudur 14 Desember 2011 lalu yaitu dari dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Maluku Utara dan DKI Jakarta. Selain itu keberadaan perwakilan Pengprov FPP inipun juga patut dipertanyakan setelah Ketua PSSI Sumatera Utara (Sumut) dan Ketua PSSI Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan tidak pernah memberi mandat kepada anggotanya dalam pertemuan dengan Sekjen PSSI Tri Goestoro dan beberapa utusan yang mengklaim diri dari Pengprov PSSI Se-Indonesia, di Sekertariat PSSI, Senayan, Jakarta, 23 November 2011. Bahkan Edy Anthony Wendry yang mengklaim sebagai wakil Pengprov Sumut ternyata tidak lagi masuk dalam jajaran pengurus baru periode 2011-2014. Belum lagi ada isu yang beredar adanya rumor bagi-bagi uang dalam RASN tersebut, wajar saja isu ini muncul karena RASN bukanlah agenda resmi PSSI jadi tidak dibenarkan apabila menggunakan uang kas Pengprov untuk menghadiri acara tersebut.

Di luar kontroversi diatas dan jadi atau tidaknya RASN, wacana diadakannya RASN ini patut diapresiasi, dengan catatan para penggagas dan pesertanya betul-betul tulus datang dan berdiskusi demi kemajuan sepakbola Indonesia. Semoga harapan ini tidak akan sia-sia belaka melihat wacana agenda yang beredar bahwa muara dari pertemuan ini adalah untuk membentuk PSSI tandingan dengan nama Komite Penyelamatan PSSI yang dipimpin secara presidium oleh beberapa perwakilan anggota. Bahkan kalau pun RASN ini adalah upaya untuk mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) patut dipertanyakan mengapa isu utama dari masalah kompetisi dibelokkan menjadi isu pergantian pengurus.

Membentuk PSSI tandingan jelas tidak tidak dibenarkan dalam Statuta PSSI, AFC maupun FIFA. Ketika FPP berdalih bahwa RASN ini adalah wujud dari keprihatinan terhadap kinerja kepengurusan PSSI yang dianggap telah melanggar Statuta dan keputusan Kongres Bali 2011, sungguh lucu apabila mereka melanggar sendiri idealisme mereka untuk menegakkan Statuta.

Sedangkan KLB sendiri diperbolehkan dan sesuai dengan Statuta PSSI. Namun mekanismenya jelas seperti yang tertuang dalam Statuta PSSI yaitu diminta oleh Komite Eksekutif (EXCO) atau 2/3 (dua per tiga) anggota PSSI secara tertulis dan mencantumkan agenda yang jelas. Apabila kedua syarat tersebut dipenuhi maka KLB harus diselenggarakan paling lama 3 bulan setelah permintaan dan apabila KLB ini belum diselenggarakan barulah anggota boleh membuat kongres sendiri dan atau meminta bantuan FIFA.

Isu Utama Tak Tersentuh

KLB sendiri tidak melulu harus mengagendakan pergantian pengurus. Apabila anggota merasa ada kesalahan atau kebijakan yang tidak tepat dari PSSI, maka anggota berhak meminta KLB. Selama ini isu utama adalah carut marutnya kompetisi sepakbola Indonesia yang tercermin dengan adanya dualisme kompetisi. Solusinya tentu saja adalah menggelar KLB dengan agenda membahas mengenai kompetisi sepakbola Indonesia.

Isu utama ini malah luput dari perhatian para penggagas RASN. Belum lagi isu pengelolaan sepakbola yang kredibel, transparan dan akuntabel yang belum juga dilaksanakan oleh PT. Liga Indonesia (sebagai penyelenggara kompetisi terdahulu) dan kepengurusan PSSI sebelumnya. Isu ini penting demi kemajuan sepakbola Indonesia, namun sekali lagi malah tidak tersentuh dalam wacana pembentukan RASN malahan wacananya berbelok untuk mengganti kepengurusan PSSI saat ini dan membentuk PSSI tandingan.

Melencengnya wacana pembentukan RASN dari isu utama tersebut jelas menimbulkan tanda tanya besar, apakah memang tujuan utama RASN ini adalah demi kemajuan sepakbola Indonesia, atau hanya sekedar untuk mengambil alih kekuasaan. Sungguh disayangkan apabila penggagas dan peserta RASN yang rasanya mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi tentang sepakbola Indonesia berpikir instan dan memasang kacamata kuda bahwa solusi bagi sepakbola Indonesia saat ini hanya sekedar mengganti kepengurusan.

Pergantian Kepengurusan Bukan Solusi

Selama ini para penggagas RASN selalu berbicara di media bahwa kepengurusan PSSI saat ini sudah melanggar Statuta dan keputusan Kongres Bali 2011. Namun tidak ada yang pernah bicara gamblang pasal Statuta yang mana yang dilanggar dan kalau melanggar keputusan Kongres Bali 2011, keputusan mana yang dilanggar. Sebagai catatan, penulis pernah mendapat gambar SK PSSI tentang Kongres Bali Januari 2011, namun ada kejanggalan disitu dimana di atas tanda tangan Sekretaris dan Ketua Umum PSSI masih tertulis Kongres tahun 2010.

Anggaplah SK Kongres Tahunan PSSI 2011 itu benar adanya, namun keputusannya sebenarnya tidak mengikat. Keputusan yang ada berdasar asumsi yang terjadi pada saat pelaksanaan kongres. Di dalam SK Kongres Tahunan PSSI 2011 yang pernah dibaca penulis, terdapat keputusan dimana kompetisi tertinggi di Indonesia diikuti 18 klub, dan Divisi Utama diikuti oleh 44 klub dan dibagi dalam 4 (empat) wilayah. Nyatanya Divisi Utama PT. Liga Indonesia yang dianggap representasi dari keputusan Kongres Tahunan PSSI 2011 hanya diikuti oleh 22 klub. Hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya keputusan Kongres Tahunan PSSI 2011 tidak mengikat atau PT. Liga Indonesia yang dianggap representasi dari hasil keputusan hasil Kongres Tahunan PSSI 2011 juga telah melanggar keputusan kongres tersebut?

Mari kita berandai-andai pula bahwa RASN berjalan dan membentuk kepengurusan PSSI baru. Apakah permasalahan sepakbola Indonesia selesai, ternyata tidak. Kita hitung saja, KLB diadakan 3 bulan sejak pelaksanaan RASN, artinya akan terjadi KLB pada Maret 2012. Lalu dalam KLB memutuskan pergantian pengurus maka akan diadakan KLB lanjutan tentang pemilihan kepengurusan baru yang sebelumnya akan didahului dengan pembentukan Komite Pemilihan, hitung saja akan berjalan selama dua bulan, dan Pemilihan akan terjadi pada Mei 2012. Masalah sepakbola Indonesia bukan hanya sampai disitu, kepengurusan baru nanti harus bisa mengakomodir klub-klub yang sekarang berada di IPL sebagai liga resmi PSSI kalau tetap ingin menggunakan format Liga Super, belum lagi soal dualisme klub-klub yang ada saat ini. Bisa jadi selama setahun sepakbola Indonesia hanya akan berkutat pada kepengurusan dan tidak ada perkembangan sama sekali dari sekarang. Bahkan belum tentu juga dalam setahun tersebut masalah organisasi sepakbola Indonesia dapat selesai.

Mari berpikir jernih dan menyatukan tekad untuk secara tulus memperbaiki sepakbola Indonesia. Pergantian pengurus tidak menjamin terciptanya iklim sepakbola Indonesia yang kondusif. Mari kita kembali pada isu utama yaitu pondasi sepakbola Indonesia yang kredibel, transparan dan akuntabel. Untuk itu penulis mempunyai pandangan dan ide untuk memperbaiki sepakbola Indonesia, yaitu ;

1. Dorong kepengurusan lama dan PT. Liga Indonesia untuk melakukan dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban beserta laporan keuangan. Kalau perlu lakukan audit ulang supaya dasar kebijakan dari kepengurusan PSSI sekarang maupun nanti menjadi jelas.

2. Wujudkan kepastian hukum dari PT. Liga Indonesia yang selama ini menjadi sengketa, seandainya dianggap perlu bisa diselesaikan lewat peradilan perdata.

3. Kepada kepengurusan PSSI saat ini untuk mengagendakan pertemuan antar klub untuk membahas mengenai kompetisi sepakbola Indonesia setelah adanya kepastian hukum PT. Liga Indonesia, apapun hasilnya. Penggagas dan peserta RASN dapat meminta perjanjian/kontrak terhadap kepengurusan PSSI saat ini untuk secepatnya mengagendakan pertemuan membahas kompetisi Indonesia sekaligus meminta perjanjian/kontrak diadakan KLB dengan agenda pembenahan kompetisi sepakbola Indonesia apabila pertemuan antar klub tidak segera dilaksanakan setelah adanya kepastian hukum terkait sengketa PT. Liga Indonesia.

Rasanya itulah solusi bagi sepakbola Indonesia saat ini. Semoga saja ada kearifan dari penggagas dan peserta RASN nanti dan juga kepengurusan PSSI saat ini untuk lebih mengutamakan kepentingan sepakbola Indonesia, daripada sekedar mencari kekuasaan.
Majulah sepakbola Indonesia!

sumber : http://www.bicarabola.com/2011/12/16/rapat-akbar-sepakbola-nasional-hanya-menumpuk-masalah/

Sanksi FIFA Masih Hantui PSSI

VIVAnews -Sepak bola Indonesia kembali menarik perhatian FIFA. Namun bukan karena prestasi yang diraih melainkan, kisruh yang tak kunjung berhenti. Dualisme kompetisi yang kini melanda sepak bola Indonesia telah memaksa FIFA untuk angkat suara.

Harapan besar digantungkan para pecinta sepak bola tanah air terhadap PSSI pasca Kongres Luar Biasa (KLB) di Solo, Juli 2011. Bergantinya kepengurusan setidaknya menjadi secercah harapan untuk menuju iklim sepak bola yang lebih baik lagi.

Namun belum genap lima bulan, kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin justru banyak menuai kritikan dari anggota-anggota PSSI.

Salah satu persoalan yang sedang mengemuka adalah dualisme kompetisi. Seperti diketahui, saat ini sedang bergulir dua liga kasta tertinggi. Pertama adalah Indonesian Premier League (IPL) yang dikelola PT Liga Prima Sportindo (LPIS) bentukan PSSI. Sedangkan satu lagi adalah Liga Super Indonesia (ISL) yang dikelola PT Liga Indonesia atas rekomendasi klub anggota.

PSSI tentu saja hanya mengakui IPL sebagai kompetisi resmi. Sedangkan ISL yang telah tiga musim berjalan (2008-2011) dianggap sebagai kompetisi ilegal yang berada di luar PSSI.

Dualisme kompetisi ini akhirnya sampai juga ke telinga FIFA. Induk olahraga sepak bola dunia itu telah mengutus delegasinya bersama AFC untuk bertemu dengan wakil PSSI di Tokyo, Jepang, pada 15 Desember 2011. Ketiganya bertemu untuk membahas dualisme kompetisi yang saat ini sedang berjalan di Indonesia.

Lantas apa hasilnya? Lewat email yang diterima VIVAnews, Kamis, 22 Desember 2011,Media Department FIFA pun menjelaskannya. FIFA mengingatkan PSSI agar mematuhi statuta FIFA (pasal 10 dan 13) tentang kompetisi. FIFA mengingatkan, peran PSSI adalah mengatur dan mengawasi semua kompetisi di tingkat nasional dan mengontrol asosiasi sepak bola di wilayah negaranya

Lebih jauh lagi, FIFA bahkan memberikan batas waktu bagi penyelesaian dualisme ini hingga 20 Maret 2012 mendatang.

“Jika situasi ini tidak selesai hingga 20 Maret 2012, FIFA akan melaporkan kasus PSSI kepada Komite Asosiasi FIFA untuk segera diperiksa dan kemungkinan sanksi,” tulis FIFA dalam emailnya.

Pada pertemuan itu, FIFA juga mengingatkan PSSI mengenai pasal 18:1 yang menyebutkan bahwa liga atau apa pun yang berafiliasi dengan anggota FIFA harus berada di bawah dan diakui oleh anggota yang bersangkutan. “ISL sudah tidak lagi berada di bawah dan diakui oleh PSSI. Tindakan ini telah membahayakan kemampuan PSSI dalam mematuhi statuta FIFA. Dengan demikian, penting bagi PSSI mengambil langkah yang tepat agar klub ISL itu kembali berada di bawah kendali PSSI,” ujar FIFA.

Meski demikian, FIFA berharap agar PSSI dan klub peserta ISL bisa menemukan solusi damai dalam menyelesaikan dualisme kompetisi ini. “Namun, jika ini tidak mungkin, PSSI harus mengambil tindakan tepat untuk menjamin bahwa semua kegiatan sepak bola tetap berada di bawah kendalinya,” tulis FIFA.

Kepada PSSI, FIFA bersama AFC juga berkirim email. Isinya tak jauh beda dengan email yang diterima VIVAnews, Kamis siang. Bedanya, surat tertanggal 21 Desember 2011 ini ditandatangani oleh Sekjen FIFA, Jerome Valcke dan Sekjen AFC, Alex Soosay dan dibagi dalam 6 poin.

Menanggapi surat yang dilayangkan FIFA bersama AFC, CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono mengingatkan PSSI. Menurutnya PSSI harus bisa menerjemahkan dengan benar isi surat FIFA yang menyoal dualisme penyelenggaraan liga di Indonesia. Joko juga berpesan, demi mendapatkan solusi terbaik bagi sepakbola nasional, PSSI seharusnya tidak menerjemahkan isi surat tersebut berdasarkan persepsi mereka sendiri.

“Dalam surat itu sangat jelas harus cari solusi terbaik. Itu harus bisa diterjemahkan dengan benar oleh PSSI. Kita tunggu saja. Surat ini tidak sekedar untuk melakukan apa yang menurut persepsi PSSI,” ujar Joko saat dihubungi VIVAnews.

“Saya cuma ingin tahu apakah PSSI dapat menindaklanjuti surat itu dengan baik. Dalam surat itu sangat jelas harus cari solusi terbaik. Kalau itu tidak bisa dilakukan dengan baik, saya kira klub-klub juga mempunyai pendirian. Kita lihat saja respon klub seperti apa,” sambung Joko.

Sebenarnya ini bukanlah kali pertama FIFA mengancam akan menjatuhkan sanksi bagi PSSI akibat dualisme kompetisi. Pada kepengurusan sebelumnya, FIFA juga berlaku sama saat mengetahui muncul liga tandingan yang digagas pengusaha Arifin Panigoro.

Liga tersebut diberi nama Liga Primer Indonesia (IPL). Liga yang diikuti 18 klub tersebut juga dianggap sebagai breakaway league oleh FIFA. Sedangkan ISL yang saat ini dianggap PSSI ilegal justru menjadi liga resmi yang juga diakui oleh FIFA.

Berbeda dengan ISL, LPI mayoritas dihuni oleh tim-tim yang bukan anggota PSSI. Dari 18 tim yang tampil, hanya tiga yang berstatus anggota PSSI, yakni Persibo, PSM, dan Persema Malang. Persema dan Persibo belakangan dicoret dari keanggotaan PSSI lewat Kongres Tahunan PSSI di Bali, awal Januari 2011.

Sikap FIFA terhadap kehadiran LPI juga sama. Saat berkunjung ke Timor Leste, 15 Maret lalu, Presiden FIFA, Joseph Sepp Blatter dengan tegas meminta PSSI menyelesaikan dualisme kompetisi. Blatter memberi batas waktu hingga 30 April sesuai dengan batas akhir penyelenggaraan Kongres PSSI yang diminta oleh FIFA.

“Komisi Pemilihan harus melaksanakan pemilihan sebelum 30 April. Dan juga, jika PSSI tidak mampu menyelesaikan masalah breakway league itu, kasus itu akan dibawa lagi ke Komite Eksekutif FIFA dan kemungkinan akan diberikan sanksi,” katanya.

“Jika sampai 30 April, mereka (PSSI) tidak melaksanakan kongres maka kasus ini akan dibawa kembali ke Komite Eksekutif FIFA. Jika tidak ada penyelesaian juga, maka Komite Eksekutif FIFA tidak memiliki alternatif lain selain menghukum federasi (PSSI). Saya berharap kami tidak harus menjatuhkan sanksi, tetapi mereka harus melaksanakan tugas-tugas mereka.”

PSSI gagal memenuhi instruksi ini. Pasalnya, kongres yang digelar pada 26 Maret 2011 di Pekanbaru, Riau berakhir ricuh. Tidak ada keputusan yang sempat diambil dalam rapat tersebut.

Pada 1 April 2011, FIFA akhirnya membentuk Komite Normalisasi di bawah pimpinan Agum Gumelar. Komite ini mengambil alih tugas komite eksekutif PSSI di bawah pimpinan Nurdin Halid. Dalam situs resminya FIFA PSSI tidak bisa lagi mengendalikan persepakbolaan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kegagalan untuk mengendalikan run-away league (Liga Primer Indonesia) yang berjalan tanpa keterlibatan PSSI, dan juga dengan ketidakmampuan PSSI menggelar kongres untuk menetapkan tata tertib pemilihan (electoral code) dan memilih Komite Pemilihan.

FIFA kembali memberikan batas waktu untuk menyelesaikan masalah ini hingga 21 Mei 2011. Namun Kongres yang digagas oleh KN di Hotel Sultan, Jakarta sehari sebelum deadline justru menemui jalan buntu. Agum sebagai pimpinan sidang terpaksa menghentikan rapat karena hujan intrupsi yang tak kunjung berhenti.

Meski demikian, FIFA masih memberikan kesempatan bagi KN untuk menggelar Kongres Luar Biasa dengan aggenda memilih anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2011-2015. Acara ini sukses digelar di Solo, 9 Juli 2011. Lewat kongres ini terpilih ketua umum PSSI, Djohar Arifin Husin dan Wakil Ketua Farid Rahman.

PSSI di bawah kendali Djohar akhirnya resmi menghentikan LPI pada 12 Agustus 2011. Saat itu, usia LPI baru setengah musim. “Sudah dipastikan tidak ada lagi LPI dan klubnya akan segera bergabung dengan klub di bendera PSSI,” kata Djohar saat itu.

Timbul Masalah Baru
PSSI kemudian membekukan PT Liga Indonesia sebagai pengelola liga profesional. Selanjutnya PSSI membentuk perusahaan pengganti, yakni PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS).

Beragam format kompetisi sempat diwacanakan oleh PSSI. Namun lewat rapat komite eksekutif, 30 September lalu, PSSI akhirnya menetapkan jumlah tim yang berlaga di kompetisi level tertinggi sebanyak 24 tim. Sebanyak 18 tim berasal dari tim ISL musim lalu dan sisanya adalah tim yang ditunjuk langsung oleh PSSI.

Bukannya makin baik, kebijakan ini justru membawa kompetisi nasional kembali mengalami dualisme seperti musim lalu. Sebagian klub yang menentang kebijakan PSSI memilih berlaga di luar liga resmi PSSI, Indonesian Premier League (IPL).

Keputusan PSSI menambah 6 tim mendapat protes dari banyak pihak. Tak hanya klub peserta yang keberatan, nada protes juga datang dari sebagian anggota komite eksekutif PSSI sendiri. Bahkan pengurus-pengurus klub yang awalnya mendukung Djohar dalam pemilihan kini berbalik menentang ‘sang profesor’.

Pada managers meeting yang digelar, Kamis, 13 Oktober 2011, klub peserta justru terpecah. Sebagian menilai kebijakan PSSI yang memaksakan kompetisi dengan 24 tim telah menyalahi statuta PSSI dan amanah Kongres Tahunan PSSI di Bali, Januari lalu.

Mereka juga menolak kehadiran PT LPIS sebagai pengelola liga baru. Mereka juga menolak pembagian saham versi PSSI di mana klub hanya kebagian 30 persen dan sisanya menjadi milik PSSI. Selanjutnya klub-klub ini meminta PT Liga Indonesia untuk kembali menggulirkan Liga Super Indonesia (ISL) 2011-12.

Klub yang menentang kebijakan PSSI tergabung dalam kelompok 14. Mereka mengeluarkan 4 poin kesepakatan di mana salah satunya adalah tetap konsisten melanjutkan ISL yang dikelola PT LI sesuai amanat dan ketetapan Kongres PSSI di Bali, Januari 2011.

Sebaliknya, PSSI tetap pada keputusannya menggelar Indonesian Premier League (IPL). Kompetisi ini kini hanya diikuti oleh 12 tim, yakni Semen Padang, Persija 1928, Arema, Persiraja, PSM Makassar, Persibo Bojonegoro, Persiba Bantul, Persebaya, Persijap Jepara, Bontang FC, Persema Malang, dan PSMS Medan.

ISL sendiri diikuti oleh 18 tim. Masing-masing adalah Persisam Samarinda, Sriwijaya FC, Persib Bandung, Persija Jakarta, Mitra Kukar, Persipura Jayapura, PSPS Pekanbaru, Persegres, Persiwa Wamena, PSMS Medan, Persela Lamongan, Deltras Sidoarjo, Pelita Jaya, Persidafon Dafonsoro, PSAP Sigli, Arema, dan Persiram.

“Sebenarnya solusinya mudah, jika sejak awal PSSI memanggil kami. Klub harusnya dipanggil dan ditanya apa alasannya enggan ke IPL sehingga kami dapat menjelaskan alasan kami. Tidak perlu main ancam. Ini malah menebar ancaman,” kata Agus Santoso, asisten manajer Persiwa Wamena, Kamis, 22 Desember 2011.

Agus memaparkan, keputusannya ini didasari kekecewaan atas sikap PSSI yang enggan membuka pintu dialog terhadap tuntutan sejumlah peserta ISL yang merupakan anggota PSSI. Di antaranya adalah mengenai penambahan 6 klub yang promosi secara gratis ke Indonesia Premier League (IPL). “Pernyataan Djohar Arifin (Ketum PSSI) di media yang mengatakan selalu membuka upaya rekonsiliasi itu omong kosong. Tidak pernah ada itu,” paparnya.

PSSI sendiri sudah menjatuhkan sanksi bagi 11 klub yang tampil di ISL. Persiwa merupakan satu di antaranya. Klub-klub ini dijatuhi sanksi degradasi ke Divisi Utama dan diwajibkan membayar denda sebensar antara Rp500 juta hingga Rp1 Miliar.

Dualisme kompetisi kini sudah merembet hingga ke rencana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Sebanyak 452 anggota PSSI dari klub dan Pengurus Provinsi (Pengprov) telah menggelar rapat akbar membahas wacana ini untuk mengakhiri kisruh yang melanda sepak bola nasional. Para peserta sepakat untuk menggulirkan KLB karena menganggap banyak keputusan dari PSSI di bawah rezim Djohar yang telah melanggar statuta PSSI dan amanah Kongres PSSI yang digelar di Bali, Januari lalu.

sumber: http://kanalbola.vivanews.com/news/read/274306-sanksi-fifa-kembali-hantui-pssi

Persiku vs Persis Berakhir 1-1

KUDUS, KOMPAS.com – Persiku Kudus bermain imbang 1-1 melawan Persis Solo pada laga Level II Liga Indonesia di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (21/12/2011) sore. Gol Persiku dicetak Alejandro Tobar, sedangkan gol Persis dibukukan Puji Widodo.

Gol Alejandro tercipta pada menit ke-46 melalui tendangan bebas dari kiri gawang Persis. Tendangan itu melengkung menuju sudut gawang, sehingga sulit diantisipasi kiper Persis Dede Pranata.

Adapun gol Puji terjadi pada menit ke-52. Puji yang terlepas dari jebakan offside pemain belakang Persiku, melambungkan bola melewati kiper Persiku Prahita Dian Ardi.

Sepuluh menit menjelang bubaran, Persis harus bermain dengan 10 pemain, karena Noah Ramulad diganjar kartu merah. Wasit menilai Noah pura-pura sakit, karena berulang kali jatuh memegangi kaki. Hingga peluit panjang berakhir, kedudukan tetap 1-1.

sumber: www.bola.kompas.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s